Penyedia dan pengguna sistem kecerdasan buatan memiliki waktu kurang dari dua minggu untuk mematuhi kewajiban transparansi yang diatur dalam Undang-Undang AI Uni Eropa. Mulai 2 Agustus, setiap interaksi dengan sistem AI harus diinformasikan secara eksplisit kepada pengguna.
Komisi Eropa telah menerbitkan pedoman resmi untuk membantu perusahaan memenuhi ketentuan tersebut. Pedoman ini mencakup kewajiban memberi tahu pengguna saat berinteraksi dengan chatbot, agen AI, atau konten yang dimanipulasi secara artifisial. Selain itu, konten deepfake, sistem pengenalan emosi, dan kategorisasi biometrik juga wajib dilabeli.
Henna Virkkunen, Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa, menyatakan bahwa pedoman ini bertujuan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem AI. Langkah ini diharapkan mengurangi risiko penipuan dan manipulasi informasi.
Persyaratan transparansi berlaku bagi semua entitas yang menempatkan sistem AI di pasar Uni Eropa, baik perusahaan Eropa maupun non-Eropa. Sistem yang dimaksud mencakup alat percakapan langsung dengan manusia, sementara fitur seperti filter spam atau sistem rekomendasi dikecualikan.
Konten yang dihasilkan AI harus diberi tanda yang dapat dibaca mesin dengan label “AI”, “Sepenuhnya Dihasilkan AI”, atau “Sebagian Dimodifikasi AI”. Pengecualian diberikan untuk konten artistik, satir, atau fiksi.
Salah satu analisis penting yang muncul adalah dampak terhadap rantai pasok konten global. Banyak organisasi yang terlibat dalam produksi satu konten, sehingga kontrak kerja sama antarpihak menjadi titik krusial untuk memastikan kelangsungan penandaan AI sepanjang siklus hidup konten.
Analisis kedua menyoroti tantangan teknis ketahanan penandaan. Pengujian menunjukkan bahwa watermark yang tidak terlihat sering gagal bertahan setelah proses kompresi atau pemangkasan gambar, sehingga perusahaan perlu melakukan pengujian berkelanjutan di lingkungan nyata pengguna.
Komisi Eropa juga memperkenalkan kode praktik sukarela yang dapat memberikan kepastian hukum bagi penandatangan. Perusahaan yang tidak menandatangani tetap harus membuktikan kepatuhan melalui metode lain yang dinilai otoritas pengawas.
Shashi Bellamkonda dari Info-Tech Research Group menekankan bahwa kewajiban pelabelan hanya berlaku jika konten dipublikasikan dan bersifat informatif bagi publik. Konten bisnis internal atau yang telah melalui tinjauan editorial manusia biasanya tidak memerlukan label.
Perusahaan disarankan menyusun inventaris sistem AI yang berinteraksi langsung dengan pengguna, menetapkan penanggung jawab, serta mengintegrasikan persyaratan transparansi ke dalam proses pengadaan. Pendekatan ini memungkinkan kepatuhan yang berkelanjutan dan dapat diverifikasi oleh otoritas setempat.
