Pengadilan Distrik Amerika Serikat telah menolak permintaan Departemen Kehakiman untuk memecah bisnis periklanan Google. Keputusan ini diambil oleh Hakim Leonie M. Brinkema yang menolak usulan divestasi AdX serta pembukaan kode sumber logika lelang di DoubleClick for Publishers. Meskipun Google dinyatakan melanggar hukum antimonopoli pada April 2025, sanksi yang dijatuhkan hanya bersifat perilaku dan tidak mengubah struktur pasar secara fundamental.
Keputusan tersebut menandai berakhirnya harapan regulator untuk memisahkan unit ad exchange dari ad server milik Google. DoJ sebelumnya menuntut penjualan AdX serta kemungkinan divestasi DFP jika diperlukan. Hakim Brinkema justru menerima sebagian besar usulan perbaikan perilaku yang diajukan kedua pihak, dengan ketentuan bahwa Google dan penggugat harus menyusun rancangan putusan akhir bersama dalam 30 hari ke depan.
Google menyambut baik putusan ini. Perusahaan berpendapat bahwa alat periklanannya membantu usaha kecil menjangkau pelanggan baru. Sebaliknya, pihak DoJ menyatakan bahwa putusan tersebut tetap memberikan keringanan substansial meskipun tidak mencakup pemecahan struktural. Pernyataan tersebut menuai kritik karena dianggap tidak mencerminkan pemulihan persaingan yang sesungguhnya.
Dalam kasus antimonopoli pencarian yang terjadi sebelumnya, Google juga hanya diwajibkan berbagi data pencarian dengan pesaing tanpa harus melepas Chrome atau Android. Pangsa pasar pencarian Google justru meningkat dari 89,89 persen menjadi 91,1 persen dalam kurun waktu satu tahun setelah putusan. Pola serupa tampaknya akan terulang di sektor periklanan.
Salah satu analisis penting yang muncul adalah dampak jangka panjang terhadap inovasi di ekosistem periklanan digital. Tanpa divestasi, integrasi vertikal Google antara ad server dan ad exchange berpotensi membatasi ruang gerak pesaing untuk mengembangkan teknologi lelang baru yang lebih efisien. Kondisi ini dapat memperlambat kemunculan alternatif yang kompetitif di pasar global.
Analisis kedua berkaitan dengan tren regulasi teknologi di tingkat internasional. Putusan hakim Amerika Serikat ini kontras dengan pendekatan regulator Eropa yang cenderung lebih tegas dalam menuntut pemisahan struktural pada kasus serupa. Perbedaan pendekatan tersebut berisiko menciptakan ketidaksetaraan dalam pengawasan perusahaan teknologi besar di berbagai yurisdiksi.
Pendapatan iklan Google pada kuartal terakhir dilaporkan mencapai 81,6 miliar dolar AS. Dengan sanksi yang bersifat perilaku dan belum diumumkan secara rinci, proyeksi pendapatan tahun depan diperkirakan tetap meningkat. Kelompok advokasi seperti Public Knowledge menilai bahwa putusan ini membiarkan kekuatan monopoli Google tetap utuh tanpa perubahan pasar yang bermakna.
Kewajiban konkret yang harus dipenuhi Google masih tertutup karena memorandum pendukung putusan belum dibuka untuk umum. Usulan awal Google berupa penyediaan respons bidding real-time kepada server pesaing dan penghapusan Unified Pricing Rules dinilai tidak akan mengubah dominasi pasar secara signifikan. Pengawasan oleh trustee selama tiga tahun juga dipandang sebagai langkah pengawasan yang terbatas.
Secara keseluruhan, putusan hakim menegaskan bahwa temuan pelanggaran antimonopoli tidak selalu diikuti dengan remediasi struktural. Hal ini meninggalkan pertanyaan tentang efektivitas penegakan hukum persaingan usaha di sektor teknologi yang sangat terintegrasi.
