Samsung baru saja memasuki arena kacamata berteknologi kecerdasan buatan yang sudah ramai dihuni Apple, Google, Meta, dan pemain lain. Langkah ini memaksa para chief information security officer (CISO) serta pemimpin teknologi informasi perusahaan mempertimbangkan kembali apakah perlu menetapkan pembatasan penggunaan perangkat semacam itu di lingkungan kerja. Pertimbangan utama adalah potensi kebocoran data, masalah privasi, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Meskipun kebijakan pembatasan mungkin dianggap perlu, penerapannya di luar kantor menghadapi hambatan logistik yang sangat besar. Pengguna perangkat dapat mengatur pengaturan secara mandiri, sehingga kebijakan perusahaan terkait pengumpulan dan penggunaan data sulit ditegakkan secara universal. Selain itu, perangkat berbasis kecerdasan buatan memiliki catatan mengabaikan pembatasan yang telah ditetapkan, sehingga pengaturan yang membatasi penggunaan data tidak selalu diikuti.
Salah satu faktor mitigasi yang sering disebut adalah keberadaan lampu indikator pada rangka kacamata yang menyala saat perangkat merekam. Namun, karyawan dapat dengan mudah menutupi atau mematikan lampu tersebut untuk menyembunyikan aktivitas perekaman. Situasi ini menambah kompleksitas pengawasan di lingkungan kerja hibrida maupun jarak jauh.
Analis independen Carmi Levy menegaskan bahwa upaya melarang kacamata pintar secara fisik di tempat kerja tidak realistis. Tidak ada cara untuk sepenuhnya mencegah perangkat masuk ke lingkungan kerja, dan larangan semacam itu berisiko menimbulkan gugatan hukum terkait akomodasi disabilitas bagi karyawan yang memerlukan kacamata resep pintar.
Jitesh Ubrani dari IDC menyoroti bahwa tantangan utama bukanlah risiko baru, melainkan eskalasi kemudahan penyalahgunaan. Smartphone telah mampu merekam papan tulis atau percakapan selama hampir dua dekade, tetapi kacamata pintar membuat proses tersebut hampir tanpa gesekan dan sulit terdeteksi. Perbedaan ini bersifat derajat, bukan jenis baru, namun tetap meningkatkan beban penegakan bagi tim keamanan.
Dalam konteks tambahan, integrasi kacamata AI dengan sistem perusahaan yang sudah ada dapat memperluas permukaan serangan siber. Data yang direkam secara real-time berpotensi langsung tersinkronisasi dengan layanan cloud pihak ketiga, sehingga memperbesar risiko pelanggaran kedaulatan data jika kebijakan penyimpanan berubah tanpa pemberitahuan.
Meghan Hollis dari Gartner menekankan bahwa risiko tidak hanya terletak pada perekaman awal, tetapi juga pada skenario tidak terduga selama perjalanan karyawan pulang ke ruang kerja. Percakapan sensitif yang terekam secara tidak sengaja dapat langsung terkirim ke cloud, menciptakan paparan terhadap kekayaan intelektual perusahaan.
Brian Jackson dari Info-Tech Research Group merekomendasikan pembaruan kebijakan penggunaan teknologi pribadi segera. Pendekatan yang tepat adalah kebijakan berjenjang yang membedakan area berisiko tinggi seperti ruang rapat dewan direksi dan laboratorium penelitian dari ruang terbuka kantor biasa. Pendidikan berkelanjutan kepada karyawan juga dinilai lebih efektif daripada ancaman hukuman semata.
Dengan demikian, perusahaan perlu menyusun kerangka tata kelola yang adaptif terhadap perkembangan perangkat wearable berbasis kecerdasan buatan tanpa mengorbankan aksesibilitas atau budaya kerja.
